Jayawijaya dorong penyaluran gaji ASN melalui Taspen

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendorong percepatan penggajian aparatur sipil negara atau ASN melalui PT Taspen.

BPKAD Kabupaten Jayawijaya menggelar bimbingan teknis atau Bimtek pengelolaan gaji berbasis aplikasi sistem informasi gaji bekerja sama dengan PT Taspen diikuti bendahara pengeluaran/PPK organisasi perangkat daerah (OPD), kasubbag keuangan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Jayawijaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya Estepanus L Kassa di Wamena, Jumat mengatakan, kegiatan ini dapat dikatakan sosialisasi dan Bimtek dalam peningkatan wawasan keuangan.

"Kenapa saya katakan sosialisasi dan Bimtek, karena kalau sosialisasi sebatas penjelasan tanpa adanya simulasi, namun kegiatan ini ada keduanya," katanya.

Menurut dia, dengan kegiatan ini pihaknya berharap seluruh bendahara terutama gaji, ke depan tidak boleh ada keterlambatan penginputan gaji.

"Materinya dengan simulasi sehingga nantinya sinkron dengan sistem informasi gaji yang dikelola oleh Taspen," ujarnya.

Dia menjelaskan, sistem informasi gaji ini sudah terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD dan sistem informasi perpajakan yang baru yaitu coretax.

"Kami berharap nanti peserta yang merupakan bendahara di setiap OPD bisa mengikutinya dengan baik. Kegiatan ini merupakan implementasi atau tindak lanjut perjanjian kerja sama atau PKS yang telah dilakukan pemerintah daerah dengan PT Taspen," katanya.

Dia menambahkan PKS tersebut kalau tidak salah telah ditandatangani tahun lalu oleh pejabat lama, sehingga mau tidak mau harus ditindak lanjuti.

"Untuk tindak lanjut itu, maka hari ini (Kamis) kita lakukan pengenalan terhadap sistem informasinya sekaligus regulasinya. Supaya pada penerapannya nanti dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Dia menegaskan, sasaran dari kegiatan ini adalah petugas penginput gaji atau bendahara gaji pada 28 OPD dan bendahara di 40 distrik supaya mengikutinya dengan baik.

"Kasubbag keuangan masing-masing OPD boleh mendampingi bendahara penginput gaji supaya ketika ada kesulitan bisa dipandu langsung. Kami berharap dari kegiatan ini 28 bendahara gaji OPD dan bendahara gaji distrik dapat menginput gaji sendiri di OPD sehingga tidak lagi ada keluhan keterlambatan penggajian," katanya.