Gubernur Kambu: Bupati-Wali Kota akomodasi isu strategis dalam RPJMD

Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta para bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mengakomodasi sejumlah isu strategis pembangunan provinsi ke-38 itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gubernur Elisa Kambu di Sorong, Rabu, menyebutkan, isu-isu strategis dimaksud, terdiri atas optimalisasi sektor unggulan dan potensial seperti pariwisata, agroindustri, perikanan dan pengelolaan ruang laut.

Kemudian, konektivitas antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan konservasi, ketangguhan terhadap bencana, harmonis sosial, pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan perlindungan masyarakat adat.

Selain itu soal penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menyangkut akses dan kualitas pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan dan penguatan kapasitas aparat kampung dan pembangunan berbasis kampung.

"Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lagi menyusun RPJMD. Isu-isu strategis ini kita harapkan bisa masuk dalam RPJMD di masing-masing daerah," harap Elisa Kambu.

Dia meminta seluruh bupati dan wali kota untuk membangun komitmen bersama supaya persoalan-persoalan yang ada di Papua Barat Daya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan kebijakan program.

"Gubernur, bupati dan wali kota, kita harus bergerak sama-sama. Kalau sama-sama berarti harus membangun kesepahaman supaya isu strategis itu bisa berjalan maksimal," katanya.

Mantan Bupati Asmat itu juga meminta para bupati dan wali kota memanfaatkan ruang yang disediakan pemerintah pusat melalui kebijakan program strategis, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat dan lain sebagainya.

Dia mengakui bahwa kewenangan terkait dengan implementasi penyediaan pelayanan dasar ada pada masing-masing kabupaten/kota.

"Sementara provinsi hanya sebatas koordinasi dan pendampingan sekaligus jika ada ruang maka di situlah Pemprov Papua Barat Daya hadir untuk memberikan dukungan pembiayaan agar bisa mempercepat pembangunan di kabupaten kota," ujarnya.

Gubernur Kambu mengatakan, selain isu strategis, ada juga kebijakan strategis jangka pendek, seperti implementasi Program Sekolah Gratis, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di setiap rumah sakit.

"Hal lain yang akan kita dorong sama-sama adalah soal pendataan orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya," ucapnya.