DPRP Pegunungan tingkatkan pengawasan anggaran

Wamena (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan meningkatkan pengawasan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan atau eksekutif guna meraih laporan keuangan yang baik.

Wakil Ketua II DPRP Pegunungan Terius Yigibalom di Wamena, Rabu mengatakan salah satu fungsi kedewanan adalah pengawasan anggaran, sehingga kekurangan dalam laporan keuangan itu harus dituntaskan.

“Kami pikir dengan catatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan eksekutif 2024, itu harus segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah,” katanya.

Menurut dia, penilaian keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan hasil keuangan pemerintah daerah dan membuahkan hasil opini WDP sangat luar biasa.

“Penilaian opini WDP baru pertama kali semenjak provinsi ini berdiri, dan ini kami anggap sesuatu yang luar biasa,” katanya.

Dia meminta pihak eksekutif untuk segera menyerahkan laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada legislatif untuk bahan pengawasan dan evaluasi keuangan.

“Dalam sidang paripurna ketika LKPJ diserahkan maka sidangnya pasti kami skors, tetapi dalam sidang tersebut hanya penyerahan laporan hasil pemeriksaan. Maka kami harap LKPJ pemerintah daerah supaya segera diserahkan,” ujarnya.

Dia mengharapkan catatan, rekomendasi dan koreksi dari BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terutama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis supaya segera memperbaiki semua kekurangan dalam laporan keuangan.

“Kalau memang harus ada pengembalian dari OPD teknis maupun pihak ketiga dengan durasi waktu yang diberikan oleh BPK RI 60 hari maka segera diselesaikan, karena kalau lewat 60 hari pasti ada teguran kembali dari BPK RI,” katanya.

Dia berharap ke depan pihaknya pun akan meningkatkan pengawasan keuangan sehingga mendorong pemerintah daerah dapat meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP).